Kelas Sains
Headlines News :

Artikel Terbaru

Kelas Sains Membuat Kamera Dari Kaleng

Written By Toha Nasr on Minggu, 18 Mei 2014 | 10:29:00 PM

Hari ini (18/5) Kelas Sains kedatangan guru dari Bekasi, beliau membagi ilmu keren pada kami, kami diajari untuk membuat kamera dengan bahan dasar kaleng bekas, bahan-bahannya juga cukup sederhana, ada kaleng bekas softdrink, kaleng bekas rokok, jarum, lakban sama amplas. bikinnya juga gak lama, setengah jam, kaleng tadi disulap jadi kamera! hah kamera?! iya beneran walaupun penampakannya masih tetap kaleng, tapi fungsinya udah berubah jadi kamera lho. mereka menyebutnya Kamera Lubang Jarum

Inilah asyiknya Kelas Sains, disini kami diajarkan sains secara langsung, kami tidak dijejali teori yang sering membuat mual, kami disini dibuat mencintai Sains dengan mencoba, menerapkan langsung konsep dengan cara praktek, salah satunya ya yang kami lakukan hari ini, awalnya sedikitpun tak kami percaya jika kaleng ini bisa dijadikan sebagai alat perekam gambar. mustahil! tapi setelah mencoba sendiri kini kami faham.
Hasil jepretan pertama Kamera Lubang Jarum

Kami mempelajari empat disiplin ilmu sekaligus, Fisika, Kimia, Matematika dan Seni (art) biasanya mendengar nya saja kami sudah malas, tapi hari ini bayangan buruk itu sirna. Walaupun judulnya belajar, tapi rasanya seperti bermain saja. karena kami tak hanya diajari membuat kamera, tapi juga langsung praktek berburu objek, lalu mencetak hasilnya. dan walaupun masih pemula tapi kami bisa tuh menghasilkan gambar yang layak, meskipun banyak juga teman-teman yang tingkat keberhasilannya masih dibawah 50% (jangan dibilang gagal ya, biar gak pundung kata orang sunda mah, hehe)

Rugi deh yang hari ini gak bisa ikutan hadir, banyak banget ilmu yang bisa didapat. kami sadar ini baru permulaan, kami harus terus belajar untuk mendapatkan hasil yang semakin baik. lancar kaji karena diulang. itu kata pepatah. hingga kami terus berencana mengembangkan kemampuan di bidang fotografi dengan Kamera Lubang Jarum ini.

Guru Belum Merdeka

Written By Toha Nasr on Sabtu, 03 Mei 2014 | 10:25:00 PM

Ester Lince Napitupulu  ;   Wartawan Kompas
KOMPAS, 02 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
Pendidikan harus diarahkan untuk memikul agenda bangsa. Dengan mengacu pada agenda bangsa yang sebenarnya sudah diletakkan pendiri bangsa, arah pendidikan pun bisa lebih fokus dan sejalan dengan terwujudnya perubahan dalam masyarakat serta meningkatnya martabat bangsa.
Ketika arah pendidikan sudah jelas, tentu saja butuh aktor penggerak yang tepat. Dalam hal ini, pendidik atau guru. Guru yang dibutuhkan haruslah yang selaras dengan upaya menyiapkan anak-anak bangsa sesuai visi dan mimpi bangsa. Sebab, peran guru cukup signifikan untuk membuat generasi pewaris negeri mampu memikul agenda yang dimulai dari dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lalu bangsanya, dan terlibat dalam dunia global.
Sayangnya, dalam situasi arah pendidikan yang tak jelas, sosok guru yang dibutuhkan pun jadi tidak jelas. Justru, guru-guru bangsa dibelit beragam persoalan akibat kentalnya politisasi pendidikan, mulai di tingkat pusat hingga daerah.
Guru terpasung dalam keharusan mengikuti kehendak penguasa. Kemerdekaan guru di dalam ruang kelas pun dirampas dengan muatan pendidikan yang memisahkan siswa dari pengenalan akan potensi dirinya, wilayahnya, dan bangsanya.
Tidak terlihat ruang yang dibangun untuk pribadi guru yang merdeka, mampu mengembangkan pembelajaran, dan membekali siswa untuk menjadi pembaru sosial. Wawasan kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan luput dari pembelajaran guru di dalam ruang kelas.
Kurikulum baru yang digembar-gemborkan akan membawa generasi saat ini menjadi generasi emas saat 100 tahun Indonesia merdeka dinilai tetap memasung guru. Sebab, guru semakin terikat dengan buku teks yang disediakan. Guru tetap ditargetkan untuk menyiapkan siswa lulus ujian nasional (UN).
Segala daya upaya guru di ruang kelas pun jadi tereduksi untuk menyiapkan siswa yang kuat dalam menghafal, tanpa mengerti cara memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan beragam masalah kehidupan pribadi, apalagi persoalan bangsa yang dibelit kekerasan, korupsi, dan ketidakpedulian.
Jika guru beranggapan puncak pencapaian prestasi anak dan pendidikan lewat penyamaan UN, itu merupakan kecelakaan dalam dunia pendidikan. Jadi, esensi pendidikan terabaikan.
Guru yang belum merdeka mengamini kekeliruan tersebut. Pendidikan tanpa kemerdekaan itu menjadi semacam indoktrinasi. Inilah sesat pikir dalam pendidikan. Bangsa ini butuh guru yang berpikiran merdeka dan kritis, tidak membeo ketika ada yang salah. Sebab, guru yang punya cita-cita besar pada bangsa juga punya semangat dalam pembelajaran untuk menyiapkan generasi yang luar biasa.
Persoalan guru
Guru yang merdeka dan kritis masih jadi angan-angan. Guru terbelit banyak persoalan, mulai dari dirinya, birokrasi, hingga politik. Pemerintah tidak punya strategi yang matang untuk menyediakan sosok guru yang mampu membawa pendidikan agar berperan bagi kemajuan bangsa.
Persoalan kualitas atau kinerja guru sampai saat ini belum memuaskan. Pun ketika sertifikasi guru menjadi amanat untuk menyediakan guru profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ditambah pula, manajemen guru yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah membuat problematik guru semakin menjadi-jadi.
Guru yang tidak berkualitas menjadikan proses pembelajaran di kelas-kelas seperti ritual yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, begitu-begitu saja. Ini akibat kelalaian pemerintah yang tidak mengawasi guru selama berpuluh-puluh tahun. Begitu dia diangkat menjadi guru, tidak ada kontrol, tidak ada pengembangan, sangat jarang ada pelatihan.
Sedemikian besar peran penting guru, tetapi kondisi guru di Indonesia dari jumlah, mutu, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan justru masih memprihatinkan. Sebanyak 2,9 juta guru di Kemdikbud dan lebih dari satu juta guru di Kementerian Agama belum terkelola dengan baik, baik distribusi maupun peningkatan kualitasnya.
Dualisme pengelolaan memunculkan kesan diskriminatif. Hal itu dialami guru di bawah Kemdikbud ataupun Kemenag. Demikian pula guru dengan status pegawai negeri dan swasta, ataupun honorer. Guru tidak dilihat dari fungsinya sebagai pendidik anak bangsa, tetapi berdasarkan statusnya.
Guru yang sudah ada dikeluhkan mutu dan kinerjanya. Namun, persoalan ini perlu juga ditarik mundur pada penyiapan calon guru di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang memproduksi calon guru.
Institusi penghasil guru menjamur hingga mencapai 429 LPTK, di antaranya 46 LPTK negeri, seiring membaiknya kesejahteraan guru pasca kebijakan sertifikasi. Namun, dengan standar yang tak terkontrol, calon guru yang dihasilkan bervariasi mutunya dan belum sesuai harapan.
Dukungan untuk LPTK juga rendah. Di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud terlihat anggaran untuk perguruan tinggi non-guru lebih besar dibandingkan untuk guru. Pendidikan guru yang harusnya berasrama belum juga terealisasi. Pendidikan profesi guru yang seharusnya efektif sejak tahun 2006 belum juga mantap.
Lembaga pendidikan guru memerlukan reformasi, terutama perlunya penyadaran profesi yang bertujuan membangun paradigma baru dan ideologi pendidikan serta kebanggaan profesi. Pilihan profesi sebagai pendidik mesti memiliki fondasi filosofis yang terhubung dengan eksistensi, misi hidup, serta tujuan pendidikan nasional mengingat profesi guru sebagai tugas pengabdian.
Masalah yang membelit guru bukan hanya di lembaga pendidikan guru atau pendidikan profesi guru. Problematik lainnya ialah terkait data guru, kekurangan guru, seleksi guru honorer, guru swasta, distribusi guru, pembinaan, pengembangan profesi dan karier guru, kenaikan pangkat dan jabatan, tunjangan khusus, tambahan penghasilan, penghasilan minimal guru, perlindungan hukum, penghargaan, mutasi, politisasi, organisasi profesi guru, kode etik, dan dewan kehormatan guru.
Resentralisasi
Penurunan mutu guru dituding akibat politisasi guru di daerah. Otonomi daerah yang menciptakan raja-raja kecil membuat guru harus takluk. Akibatnya, guru tak bisa lepas dari dinamika politik di tingkat kabupaten atau kota. Desakan untuk mengkaji kembali desentralisasi pendidikan, utamanya kewenangan pengelolaan guru, menguat. Wacana resentralisasi guru dikaji demi membuat guru bebas dan merdeka dari politisasi kepentingan penguasa.
Resentralisasi itu perlu dikaji dengan benar supaya jangan sekadar memindahkan persoalan, bagaikan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sistem pengelolaan guru harus ditata dengan benar dan komprehensif, termasuk struktur ketenagaan dan kelembagaannya.
Guru hendaknya dikelola dalam satu direktorat jenderal, dalam hal perencanaan, pengadaan, pembinaan, kesejahteraan, dan penegakan kode etik. Pemerintah perlu menyeleksi tenaga guru yang ada saat ini. Seleksi itu dengan rasa keberpihakan yang tulus kepada guru.

Paradigma Baru Arah Pendidikan Nasional

Tim  ;   Wartawan Kompas
KOMPAS, 02 Mei 2014
                                                                                         
                                                             
Pengantar Redaksi
Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama ”Kompas” menyelenggarakan diskusi ”Mencari Arah Pendidikan Indonesia”. Tampil sebagai narasumber, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting Doni Koesoema, dan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri. Diskusi dipandu Ketua Departemen Balitbang PB PGRI Mohammad Abduhzen. Hasil diskusi dirangkum Luki Aulia, Ester Lince Napitupulu, Indira Permanasari, dan Try Harijono, disajikan mulai hari ini.
Dari sekian banyak persoalan pendidikan, persoalan paling mendasar dan mendesak untuk segera dibenahi adalah arah pendidikan Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan telah dikeluarkan, tetapi beragam potensi bangsa masih kurang dioptimalkan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ataupun Kurikulum 2013, misalnya, memang telah menyinggung soal pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski demikian, potensi bangsa di bidang maritim dan agraris sama sekali tidak disinggung.
Padahal, dalam perjalanan sejarah, di kedua sisi itulah bangsa ini pernah mengalami masa keemasan. Potensi kelautan hingga kini pun sangat besar karena dengan luas lautan 3.302.498 kilometer persegi telah menunjukkan bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan. Selain itu, dari 34 provinsi yang ada berbatasan dengan wilayah pesisir serta 68 persen dari 511 kota dan kabupaten yang ada memiliki wilayah pesisir.
Di bidang pertanian, produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2012 mencapai Rp 880,17 triliun. Adapun penduduk yang bergerak dalam bidang pertanian sekitar 39,9 juta orang atau sekitar 35 persen dari 114 juta penduduk yang bekerja.
Pada masa Orde Baru, pendidikan bidang pertanian mendapat tempat terhormat, antara lain, dengan menjamurnya sekolah pertanian menengah atas (SPMA) di banyak daerah. Meski kini telah berganti menjadi SMK Pertanian dan muncul sejumlah fakultas pertanian, kesungguhan mengembangkan pendidikan pertanian dipertanyakan karena perannya yang kurang signifikan. Ini, antara lain, dibuktikan dengan menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari 42,6 juta pada 2011 menjadi 39,9 juta pada 2013. Selain itu, impor berbagai produk pertanian juga terus meningkat sehingga peran negara untuk mengembangkan pendidikan pertanian dipertanyakan.
Pada sisi lain, Indonesia yang multikultur dengan 1.340 suku bangsa menurut Badan Pusat Statistik, serta 760 bahasa daerah yang digunakan penduduknya, merupakan kekayaan budaya yang luar biasa. Meskipun demikian, peran pendidikan untuk mengelola keberagaman, kebinekaan, dan toleransi seperti yang diinginkan para pendiri bangsa masih kurang terasa.
Di sisi lain, gempuran sekolah-sekolah internasional dengan kurikulum tidak berdasarkan kebudayaan bangsa sendiri semakin dahsyat. Sekolah internasional tumbuh di banyak daerah. Meskipun aturan yang membatasi gerak sekolah internasional sudah dikeluarkan, efektivitas dan pengawasannya masih dipertanyakan.
Sah saja ketika dalihnya untuk meningkatkan mutu anak didik dan meningkatkan daya saing global. Namun, perlu dipertanyakan pula peran sekolah-sekolah tersebut dalam menanamkan nilai kebangsaan, rasa cinta Tanah Air, dan kebanggaan terhadap bangsanya. Perlu dicatat, siswa sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki akses pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa sekolah lain.
Boleh jadi dengan berbagai persoalan fundamental di atas, diperlukan paradigma baru arah pendidikan nasional. Paradigma baru ini terutama untuk menyelaraskan arah pendidikan nasional dengan potensi bangsa yang ada. Menyelaraskan arah pendidikan dengan strategi pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan untuk menggapai cita-cita bangsa.
Persoalan lain
Selain persoalan fundamental di atas, setidaknya ada empat persoalan lain di bidang pendidikan yang harus dicermati dan dicarikan solusi. Persoalan kedua adalah masalah-masalah struktural atau politik pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah, serta yang ketiga adalah masalah-masalah operasional yang terjadi di lapangan. Masalah keempat adalah finansial, termasuk anggaran pendidikan yang kenyataannya kurang terarah serta dibagi untuk 17 kementerian lain. Kelima adalah masalah kultural pendidikan, seperti etos disiplin, kejujuran, dan kegairahan melakukan riset.
Meskipun berbagai persoalan pendidikan menghadang, sejumlah langkah positif di bidang pendidikan juga patut diapresiasi. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan yang dipatok 20 persen dari APBN sangat membantu pengembangan pendidikan meski dalam pelaksanaannya masih perlu pembenahan. Pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan upaya mendorong profesionalisme guru juga perlu diapresiasi meski dalam pelaksanaannya perlu pembenahan.
Melihat berbagai persoalan ini, tidak ada salahnya jika semua pihak duduk bersama merumuskan desain dan strategi pendidikan untuk kemajuan bangsa ini di masa depan.

Pendidikan untuk Daya Saing

Mohammad Abduhzen*  
             
Dewasa ini, entah disadari atau sekadar latah, hampir dalam setiap wacana mutu pendidikan kita muncul gagasan tentang pentingnya daya saing.
”Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” malah menjadi misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Atas dasar itu, Kemdikbud merumuskan visi Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, ”Menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif”.
Istilah daya saing sejatinya berakar dalam pemikiran darwinisme sosial. Teori ini berusaha mengekstrapolasi konsep-konsep biologi seleksi alam (natural selection) dan survival of the fittest ke dalam sosiologi dan politik. Paham ini kemudian melahirkan ”ideologi kekuatan” yang sebelum Perang Dunia II memacu perlombaan senjata dan perkembangan kapitalisme sebagai upaya bangsa-bangsa untuk sintas dalam alam yang konkuren.
Sekarang, istilah daya saing seperti jadi obsesi dalam merespons globalisasi. Globalisasi telah menjadikan dunia sebagai arena dan pasar terbuka yang dalam perspektif konkurensi ditafsir seolah hanya untuk bertarung dan saling mengalahkan. Padahal, sebenarnya globalisasi juga membuka peluang ”bersulang” atau berbagi dan saling bekerja sama atas dasar mutualisme, kesederajatan, dan saling percaya.
Disorientasi dan pemborosan
Bagi Pemerintah Indonesia, sebagaimana tertera dalam RPJPN, berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan sumber daya manusia harus diarahkan pada pengembangan kemampuan kompetitif yang tinggi (tentunya) menurut ukuran-ukuran global. Hanya dengan daya saing tinggi Indonesia akan siap dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan global. Benarkah demikian?
Paul Krugman—peraih Nobel bidang ilmu ekonomi 2008—pernah menyatakan daya saing sebagai gagasan yang berbahaya. Dalam satu artikelnya, ”Competitiveness: A Dangerous Obsession” (1994), Krugman mengingatkan bahwa berpikir dalam term daya saing, langsung ataupun tidak langsung, akan membawa pada pemborosan, proteksionisme dan konflik, serta  kebijakan pemerintah yang buruk.
Dalam konteks pendidikan nasional, paradigma daya saing telah menyebabkan kebijakan pendidikan selama 10 tahun terakhir makin buruk. Pertama, munculnya gagasan sekolah bertaraf internasional dan universitas kelas dunia yang tak jelas arahnya. Ide daya saing merasuk—meski telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi—hingga ke dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 Ayat (3), yang mengharuskan adanya satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang di setiap daerah. Ketentuan ini sempat memicu berdirinya rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan ”demam” universitas kelas dunia yang menyebabkan pemborosan.
Kedua, obsesi terhadap daya saing telah melahirkan sindrom standardisasi yang ditandai perilaku hobi menguji. Evaluasi seolah menjadi tujuan tertinggi dari penyelenggaraan pendidikan, bukan bagian dari proses penyempurnaan untuk mencapai tujuan sesungguhnya. Upaya pendidikan jadi sekadar rangkaian dril dan tes untuk mencapai target-target kognitif dari mata pelajaran tertentu. ”Soal UN tahun ini (2014) berstandar internasional,” kata para pejabat Kemdikbud dengan bangga. Demi menyelaraskan dengan standar internasional, terjadilah dikotomi dan marjinalisasi terhadap mata pelajaran bermuatan budaya dan kepentingan bangsa yang justru jadi alasan adanya sistem pendidikan nasional.
Ketiga, berkembangnya pola pikir kuantitatif mengabaikan substansi. Meski ada manfaatnya, berbagai program internasional, seperti gerakan Education for All (EFA) dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang menekankan indeks partisipasi dalam pendidikan, yang juga dibarengi berbagai program pengukuran internasional, seperti PISA, TIMSS, PIRLS, telah mengalihkan pandangan dan mendorong penyelenggara pendidikan untuk mengejar gelembung angka-angka tanpa kesungguhan membangun kualitas. Di antara contohnya adalah mendirikan akademi komunitas untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi, memperbanyak karya ilmiah tanpa membangun budaya ilmiah, dan kecenderungan mengatrol persentase kelulusan ujian nasional.
Pemikiran tentang daya saing kiranya telah menjadikan pendidikan kita mengalami berbagai anomali. Pertama, disorientasi dan pemborosan. Bangsa ini selain memiliki berbagai perangkat normatif yang seharusnya menjadi rujukan, juga memiliki fakta tentang sumber daya yang dapat memberikan arah yang jelas bagi operasi pendidikan nasional. Namun, karena terpesona daya saing, kebijakan pendidikan dibuat sambil melihat keluar (outward looking) mengabaikan tujuan, realitas, dan kepentingan bangsa. Kita ”menari atas kendang orang lain,” kata Profesor Sri-Edi Swasono (Kompas, 15/1/2014). Kenyataan ini makin memperparah kesenjangan yang terjadi akibat selama ini jalan pendidikan kita hanya meneruskan begitu saja konsep yang dibuatkan pemerintah kolonial. 
Disorientasi pendidikan telah dan akan terus menimbulkan pemborosan yang semakin besar seiring anggaran pendidikan yang kian meningkat. Pemborosan terjadi karena program-program yang dijalankan membias tak keruan sehingga apa yang dikerjakan dunia pendidikan tak bersambung dengan permasalahan dan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, tepat sekali ungkapan dalam Tajuk Rencana harian ini, (3/4/2014), yang menganjurkan ”Reorientasi pembangunan” karena ternyata hasil kajian sejumlah lembaga penelitian bahwa pilihan strategi pembangunan setelah reformasi tidak menjawab permasalahan Indonesia.
Kedua, proses pendidikan mengalami dehumanisasi dan dekontekstualisasi. Tersebab berorientasi kuantitatif bertaraf internasional, proses pendidikan menjadi naif, tak menyentuh aspek mendalam kemanusiaan murid, yaitu akal budi dan spiritualitas.
Para murid dijejali pengetahuan ”asing” yang tak berkaitan dengan kepentingan diri, lingkungan alam dan budaya, serta kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Murid-murid tercerabut dari humanitas dan lingkungannya lalu  bertumbuh sebagai orang sengsara di negerinya yang kaya; jadi immoral dalam bangsanya yang bergebyar ritual agama, nirjati diri dalam bangsa yang beragam budaya.
Dari milik kita
Pemerintahan baru yang akan datang hendaknya menyadari lalu mereformasi situasi pendidikan nasional yang tak memajukan bangsa ini. Seperti kata Daoed Joesoef, (Kompas, 7/4/2014), kita harus memikir ulang pendidikan, suatu konsep pendidikan yang menyeluruh diperlukan sekarang dan di sini.
Menyusun kembali sistem pendidikan nasional harus dimulai dari apa yang kita miliki. Kita mempunyai tujuan bernegara ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang seharusnya jadi sumbu bagi gerak sentrifugal pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Kita juga mempunyai Pasal 31 UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Guru dan Dosen yang harus dielaborasi dan diimplementasikan dengan benar. 
Selain berlandaskan garis-garis normatif yang ada, strategi pembangunan pendidikan nasional juga harus dan tidak boleh mengabaikan realitas kebangsaan kita. Kita punya tanah yang subur, perairan luas, sinar matahari sepanjang tahun, ada tambang dan berbagai kekayaan lainnya seperti keanekaragaman hayati, agama dan budaya, dan penduduk yang toleran luar biasa.
Berangkat dari perangkat normatif dan kekayaan yang dimiliki, pendidikan kita harus dirancang sedemikian rupa agar bangsa ini jaya dan bahagia. 
 
Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta;Ketua Litbang PB PGRI 
KOMPAS, 02 Mei 2014
                                                
                                                                                         
                                                

Pendidikan Berbasis Penelitian

Alloysius Bayunanto*   
                                              
                                                             
Joseph E. Stiglitz, seorang peraih Hadiah Nobel di bidang ekonomi, dalam satu artikelnya menyatakan bahwa rata-rata negara-negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki performa lebih buruk daripada negara dengan anugerah alam yang lebih sedikit.
Indonesia, dalam beberapa kesempatan, dijadikan contoh negara yang berhasil berkelit dari kutukan minyak. Andrew Rosser menilai Indonesia berhasil memanfaatkan momentum ledakan harga minyak pada 1970-an untuk mempertahankan pertumbuhan rata-rata 10 persen sampai periode 1980-an. Hal tersebut dilakukan melalui rangkaian kebijakan ekonomi yang tepat dan didukung oleh faktor eksternal, seperti situasi Perang Vietnam yang membuat negara Barat ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara dengan memberikan "bantuan" dalam jumlah besar. Namun benarkah Indonesia pada saat itu dan sampai saat ini benar-benar dapat melepaskan diri dari kutukan minyak? Benarkah indikator pertumbuhan ekonomi selama 1980-an tersebut benar-benar mencerminkan terbebasnya Indonesia dari kutukan minyak?
Kutukan atau akibat buruk dari berlimpahnya sumber minyak, selain dapat dianalisis melalui pendekatan ekonomi, seperti teori Dutch Disease, dapat dianalisis melalui pendekatan politik (kebijakan). Marie-Claire Aoun mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa berlimpahnya minyak menyebabkan peran institusi pemerintahan menjadi primordial, dan akibat lainnya adalah suburnya praktek-praktek perburuan rente (rent seeking) dalam sistem ekonomi.
Kesimpulan tersebut diperkuat juga oleh hasil penelitian Ebeke & Omgba, yang menyatakan bahwa, di negara yang tingkat korupsinya rendah, negara memiliki kecenderungan untuk mengarahkan sumber daya manusianya ke bidang-bidang yang produktif (penciptaan dan pengembangan penemuan-penemuan), sedangkan di negara dengan tingkat korupsi tinggi, negara memiliki kecenderungan mengarahkan sumber daya manusianya ke aktivitas perburuan rente.
Gordon Tullock menjelaskan, perburuan rente adalah perilaku pengusaha untuk mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan/atau fasilitas lainnya dari pihak yang memiliki kekuasaan atas suatu bidang. Sebagai kompensasi, maka penguasa akan mendapatkan imbalan berupa harta dan fasilitas lainnya. Kemudahan mendapatkan keuntungan dengan cepat itulah yang pada akhirnya akan merangsang hadirnya para pemburu rente.
Dapat disimpulkan bahwa, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia bisa berkelit dari kutukan minyak, tapi dari paradigma berpikir sebagian dari bangsa Indonesia saat ini, dapat dikatakan, sebagian masyarakat kita mengalami kutukan minyak yang berat karena mengalami "kerusakan" cara berpikir. Sumber daya minyak yang kita miliki justru mendorong sebagian masyarakat untuk berpikiran sempit. Alih-alih berpikir untuk menghasilkan penemuan yang berguna, sebagian dari kita lebih berpikir bagaimana melipatgandakan keuntungan dan kekayaan bahkan melalui hal-hal yang bersifat koruptif.
Untuk mengubah paradigma berpikir tersebut, kita harus melihat kembali ke dalam dunia pendidikan kita. Dapat kita pertanyakan saat ini, seberapa banyak pelajar/mahasiswa di Indonesia yang memiliki orientasi untuk melakukan penelitian demi menghasilkan temuan-temuan, baik di bidang teknologi maupun di bidang-bidang lainnya?
Berdasarkan Global Growth Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Indonesia berada di urutan ke-50 dalam daya saing antar negara dari 144 negara. Salah satu kriteria yang menyebabkan rendahnya competitiveness bangsa kita adalah masih rendahnya publikasi karya ilmiah di Indonesia. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari rendahnya kegiatan riset dan pengembangan teknologi, yang terutama disebabkan oleh terbatasnya anggaran riset Indonesia.
Anggaran riset Indonesia masih berkisar di bawah 1 persen dari APBN atau sekitar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, yang telah menganggarkan dana untuk riset sebesar 2,36 persen dari PDB-nya, Malaysia sebesar 0,63 persen dari PDB-nya, dan Thailand sebesar 0,25 persen dari PDB-nya.
Salah satu cara nyata menghentikan praktek perburuan rente pada generasi yang akan datang adalah dengan segera mengubah paradigma berpikir generasi penerus menjadi berpola pikir seorang penemu melalui penambahan program-program dan kebijakan yang berpihak kepada kegiatan pendidikan berbasis penelitian.
Bangsa Indonesia telah dianugerahi modal besar untuk mewujudkan hal tersebut. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia sudah tidak diragukan kapabilitasnya. Terlebih alam, keragaman budaya, dan sejarah Indonesia pun sungguh sangat kaya. Kekayaan yang selalu dapat menjadi inspirasi untuk menghasilkan penemuan-penemuan besar di berbagai bidang. Sudah saatnya bagi generasi muda Indonesia didukung oleh pemerintah mengubah pola pikir pemburu rente menjadi bangsa yang memiliki kemampuan menghasilkan temuan-temuan besar. Selamat Hari Pendidikan!

Mahasiswa Université de Picardie Jules Verne, Prancis 
TEMPO.CO, 02 Mei 2014
                                                
                                          

Menata Dasar Pendidikan

Sutrisno*                                               
                                                                                         
                                                             
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal ketika Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Taman Siswa yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, dilahirkan. Sungguh merupakan suatu keniscayaan apabila di hari yang bersejarah ini kita berkontemplasi dan berinstropeksi sejenak akan pendidikan kita. Diakui atau tidak, kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan kalau tidak dikatakan berjalan di tempat.
Sejak awal para pendiri bangsa ini sangat memperhatikan masalah pendidikan. Hal itu bahkan secara tegas dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan. Dalam praktiknya, memang kita melihat bahwa yang dilakukan sejak awal Indonesia merdeka bukan sekadar pembangunan bangsa (nation building), bukan hanya pembangunan negara (state building), tetapi juga pembangunan kapasitas manusianya (capacity building). Di tengah kehidupan ekonomi yang sangat berat pada waktu itu, kita tetap mengirimkan orang-orang yang berpotensi untuk mengecap pendidikan di banyak negara.
Hasil pendidikan itu memang tidak langsung kita rasakan pada masa awal kemerdekaan itu. Namun, ketika negara ini memasuki masa pembangunan, orang-orang yang mendapat kesempatan untuk belajar ke mancanegara itulah yang menjadi andalan, menjadi motor pembangunan kemajuan Indonesia. Sayang memang upaya peningkatan kapasitas manusia Indonesia tidak diprogramkan lagi secara khusus. Keinginan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia membuat kita agak lupa untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus.
Akibatnya memang kita rasakan sekarang ini. Kita kekurangan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga orang-orang yang mempunyai hati. Teringat kita akan ucapan Wakil Presiden Indonesia pertama, Mohammad Hatta, yang mengatakan bahwa di zaman yang besar, yang muncul justru adalah orang-orang yang berpikiran kerdil. Padahal mustahil kita akan mampu membangun bangsa ini kalau kualitas manusia yang ada adalah kualitas yang medioker, yang pas-pasan. Sebuah bangsa hanya bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, apabila diisi oleh orang-orang yang juga berpikiran besar.
Dalam era globalisasi saat ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu kedigdayaan suatu bangsa. Meski kita sadari betul bahwa SDM yang berkualitaslah yang dapat membawa negara ini menjadi maju dan bisa berkompetitif dengan SDM negara-negara lain. Pasalnya, kemajuan dan persaingan di dunia yang semakin terbuka ini tidak mungkin dihadapi dengan kualitas SDM yang serba pas-pasan. Tentunya kita sepakat bahwa pembangunan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang unggul dan semua itu hanya bisa dicapai dengan pendidikan yang baik dan berkualitas.
Barangkali sebaiknya kita mulai berpikir seharusnya kebijakan pembangunan pendidikan sudah bergeser dari persoalan input ke pendekatan yang lebih menekankan pada output dengan fokus kepada keberhasilan melahirkan SDM yang berkapasitas unggulan dan berdaya saing tinggi. Pakar pendidikan Paolo Freire menyatakan bahwa pendidikan harus menghasilkan output (lulusan) yang memunyai kemampuan melihat masa depan. Artinya, hasil dari sebuah sistem pendidikan yang baik adalah SDM yang memunyai kemampuan inovasi, kreatif, cerdas, dan peka terhadap perubahan.
Pakar masa depan, Alvin Toffler mengatakan, “Pendidikan harus selalu mengacu pada masa depan.” Maka, pendidikan bertugas mengembangkan pola-pola budaya baru agar dapat membantu masyarakat mengakomodasi perubahan-perubahan yang sedang dan sudah terjadi. Secara empiris, dunia pendidikan kita, meski mampu mengembangkan pola-pola pelatihan dan pendidikan baru untuk menjawab aneka tuntutan perubahan dari zaman ke zaman, masih terasa lamban. Padahal, secara imperatif maupun empiris era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi. Aneka perubahan yang berlangsung mulai kelihatan dampaknya.
Sebenarnya dampak-dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan, baik pada tingkat wacana maupun tingkat kebijakan aksi. Dalam lingkup ini, pranata pendidikan nasional, mau tidak mau, terlibat di dalamnya bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada umumnya. Ini penting agar dunia pendidikan tidak kian tumpul dan gamang dalam mengantisipasi era globalisasi yang menjadi isu kita dewasa ini (A Malik Fadjar, 2004).
Presiden terpilih dengan kabinet barunya serta DPR baru harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Bahkan, kini, diprogramkan untuk wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun. Seiring pencanangan program ini, sudah semestinya semua pemangku kepentingan berupaya dan berusaha sekeras mungkin menyelenggarakan dan menyukseskannya.
Program wajib belajar dua belas tahun tersebut bukan semata-mata bertujuan meningkatkan rata-rata lama pendidikan rakyat Indonesia, tapi mendongkrak kualitas SDM negeri ini. Dengan makin tingginya jenjang pendidikan SDM Indonesia, kita meyakini bahwa daya saing kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain juga akan lebih baik dan mungkin akan unggul. Kita teringat pernyataan yang senantiasa disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, saat berdialog dengan jajaran dunia pendidikan maupun peserta didik. Menteri mengatakan pendidikan adalah motor untuk mengangkat kita dari kemiskinan. Tanpa pendidikan, impian untuk mengangkat diri dari belitan kemiskinan serasa mustahil.
Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Ini sejalan dengan visi nasional kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan.
Akhirnya, melalui momentum Hardiknas ini, penataan kembali prinsip-prinsip dasar pendidikan sudah waktunya dipikirkan kembali. Terlalu lama sudah perhatian kita tertarik pada hal-hal yang bersifat praktis sehingga melupakan sesuatu yang lebih fundamental dan berkaitan dengan masa depan bangsa ini. Kita harus bersepakat bangsa seperti apa yang ingin kita bangun di depan itu. Semuanya harus mengarah dan mendukung konsep bangsa yang ingin kita bangun itu. Membangun pendidikan nasional adalah mempersiapkan masa depan. 
 
 
Pendidik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
KORAN JAKARTA, 02 Mei 2014
 

Soalisme dan Jawabanisme

Bandung Mawardi  ;   
                                               
                                                                                                            
DULU ada Ibu Sud (1908-1993), penggubah lagu anak-anak yang mendokumentasikan situasi bersekolah saat masa pendudukan zaman. Imajinasi belajar dan Indonesia termuat pada lagu itu, mengesankan ada kehendak besar: Indonesia ditentukan oleh pendidikan. Pesan dalam lagu terus melintasi zaman meski orang-orang mulai tak mengingat latar historis lagu dan peran penggubah lagu. Tahun 1943, Ibu Sud menggubah ”Pergi Beladjar”, lagu sederhana dan menggugah. Lagu bocah dari masa lalu pantas kembali dilantunkan, tanggapan atas situasi pendidikan dan diskursus sekolah di Indonesia. Lirik impresif, ”O iboe dan ajah selamat pagi/ koe pergi beladjar sampaikan nanti/ Selamat beladjar, nak, penoeh semangat/ Radjinlah selaloe tentoe kaoe dapat/ Hormati goeroemoe sajangi teman/ Itoelah tandanja kaoe moerid boediman.” Lirik lagu itu akrab bagi bocah, diajarkan sejak SD.
Kita mungkin lupa ada lirik lanjutan, mengungkap kebermaknaan murid dan sekolah, ”O iboe dan ajah terimakasih/ koepergi sekolah sampaikan nanti/ Latihlah badanmoe, nak, soepaja sehat/ latihlah batinmoe soepaja koeat/ Tetapkan hatimoe gagah berani/ Selaloe gembira dan loeroes hati.” Lagu beramanat pendidikan. Apakah para siswa saat mengikuti ujian nasional (UN) masih mengingat lagu gubahan Ibu Sud? Apakah para orang tua dan guru bakal mengingatkan pesan-pesan dalam lagu itu? Kita tak perlu tergesa menjawab tapi mesti mengartikan dulu ungkapan rajin belajar sebelum meributkan ujian nasional. 

Pesan orang tua dalam lagu Ibu Sud, ”Radjinlah selaloe tentoe koe dapat.” Pesan bisa digenapi ungkapan klise rajin pangkal pandai. Orang tua tak jemu menggunakan ungkapan-ungkapan lawas agar ada kesungguhan bagi para bocah bersekolah. Tujuan belajar di sekolah adalah menjadi ”moerid boediman”. Kita ”mencurigai” cara berpikir Ibu Sud. Mengapa ia tak menggunakan ungkapan ”murid cerdas” atau ”murid pandai”, sesuai kehendak pemerintah dan keluarga di Indonesia?
Kita mesti insyaf, ungkapan ”moerid boediman” sudah dimusnahkan oleh ambisi membentuk murid cerdas demi kehormatan bangsa di mata dunia. WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mengartikan budi: ”pikiran, akal, keinsjafan menentukan baik-buruk; tabiat, watak, achlak; perbuatan baik, kebaikan.” Pengertian budiman: ”bidjaksana, pandai”. Pengertian ”budi” dan ”budiman” sudah mulai dilupakan, tenggelam dalam arus sejarah. Bersekolah adalah mengajak murid menjadi berbudi atau budiman. 

Sekarang, bersekolah untuk tujuan agung: ujian. Murid mengikuti ujian harus rajin belajar agar bisa menjawab soal dengan benar. Hasil ujian menentukan murid mendapat cap pintar atau pandai meski saat pengerjaan ujian melakukan kecurangan atas kehendak sendiri atau kehendak guru dan kepala sekolah. Ujian demi pembuktian kecerdasan atau kepandaian.
Ujian adalah urusan soal dan jawaban. Kita tak pernah mendapati penjelasan bahwa belajar adalah mengasah budi supaya murid bisa memahami pelajaran dan mengerjakan pelbagai ujian dengan ”gembira” dan ”loeroes hati”. Ujian Nasional Sekarang, bersekolah memiliki tujuan pasti: pemahaman soal dan kemampuan menjawab. Peran guru dan buku pelajaran diarahkan agar tercipta paham pendidikan mutakhir: soalisme dan jawabanisme. Sejak SD sampai SMA, murid menerima propaganda bahwa keberhasilan bersekolah ditentukan oleh soalisme dan jawabanisme. Orang tua tentu turut menganjurkan ”bersekolahlah demi soalisme dan jawabanisme” Tujuan pendidikan nasional pun bergantung soalisme dan jawabanisme. Selama 12 tahun, murid menjalani harihari bersekolah dengan keberlimpahan soal dan jawaban. Puja soalisme dan jawabanisme makin dibesarkan dengan mengikutkan murid ke lembaga bimbingan belajar. Mereka dibelikan buku-buku berisi latihan soal ujian dari pelbagai penerbit. Acara pelatihan ujian sering diadakan sekolah dan pelbagai lembaga belajar. Pembuktian dari paham soalisme dan jawabanisme adalah ujian sekolah dan ujian nasional.
Hasil ujian menentukan nasib dan masa depan. Konon, menteri dan pejabat juga menganut gagasan besar bahwa ujian penentu peradaban Indonesia. Fantastis. Ujian nasional merepotkan pelbagai pihak, merangsang kemunculan obsesi dan kecurangan. Pengertian ujian tak berpijak ke pendidikan dan pengajaran. Ujian adalah urusan politis. Peristiwa ujian adalah kumpulan keganjilan pendidikan di Indonesia. Nilai jadi tujuan. Lulus jadi obsesi. Bersekolah berhenti di titik paling menentukan: ujian. Kita tentu berhak memberi ingatan agar ujian tak ”merusak” keadaban dalam pendidikan. Ki Hadjar Dewantara (1930) berpesan bahwa pendidikan dan pengajaran berperan ”membentoek manoesia merdeka segala-galanja: merdeka pikirannja, merdeka batinnja, dan merdeka poela tenanganja, soepaja dapat bermanfaat bagi bangsa dan Tanah Air.” Tujuan mulia berganti nilai dan kelulusan. 

Sekarang, rajin belajar adalah ungkapan represif. Murid dianggap rajin belajar bila sering mempelajari buku-buku latihan soal ujian dan menghapalkan jawaban. Rajin belajar juga berarti ikut lembaga bimbingan pelajar atau les tambahan di rumah. Kegembiraan dan ”loeroes hati” gampang berganti dengan derita, lelah, siksa, cemas, dan minder. 
 
Penulis buku Pendidikan: Tokoh, Makna, Peristiwa (2014)
SUARA MERDEKA, 02 Mei 2014
 

Pendidikan yang Memerdekakan

Niken Ulfah Rahmaningrum

Tolok ukur keberhasilan politik, ekonomi, maupun pendidikan adalah seberapa jauh usaha itu bisa memberikan ruang dan fasilitas bagi pengembangan kepribadian dan kebebasan masyarakatnya (Amartya Sen, Development as Freedom: 2000).

Artinya, proses dan hasil pembangunan dinilai gagal jika tidak mampu meningkatkan harkat kemanusiaan.

Di sinilah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei semakin berarti dengan kondisi bangsa kita saat ini. Itu karena pendidikan berperan penting untuk mengembangkan kepribadian dan potensi manusia.

Namun, praktik-praktik pendidikan kita masih kerap memunculkan berbagai anomali, ironi, bahkan tragedi. Setelah pemberlakuan Kurikulum 2013 yang terkesan dipaksakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) amburadul, kini giliran teror kekerasan dan pelecehan seksual membayangi lembaga pendidikan kita.

Belum lagi jika dikaitkan dengan masih maraknya praktik komersialisasi pendidikan yang menghambat kaum tak berpunya untuk mengenyam pendidikan. Data tahun 2013 menyebutkan, jumlah angka buta aksara di kalangan anak usia sekolah masih mencapai 11,7 juta.

Angka ini menunjukkan betapa negara belum sepenuhnya memenuhi hak-hak pendidikan bagi anak bangsa. Kalaupun dianggap telah memenuhi, praktik pendidikan belum memberikan ruang leluasa bagi pengembangan potensi dan kepribadian anak bangsa.

Mengabaikan keberaksaraan, Geoffrey Jukes dalam The Russo-Japanese War (2002) menyebut, penentu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904-1905 bukanlah teknologi, melainkan kultur keberaksaraan (literasi).

Saat itu tentara Jepang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi ketimbang tentara Rusia. Ini menunjukkan agenda literasi (membaca dan menulis) melalui jalur pendidikan menentukan martabat sebuah bangsa.

Sayangnya, semangat literasi yang terekam dalam lembaran sejarah itu masih sering diabaikan. Para penguasa di zaman ini terlihat tidak punya gairah untuk melanjutkan agenda pendidikan yang memerdekakan itu.

Mereka lebih sibuk mengurusi kekuasaan politik dan ekonomi. Nalar eksploitatif dan uang yang mewujud pada praktik-praktik korupsi meruntuhkan etos pemberantasan buta aksara. Terbukti korupsi anggaran pendidikan membuat kualitas pendidikan kita kian merosot tajam.

Korupsi bahkan menggerogoti bangunan fisik sekolah. Berita seputar gedung sekolah dasar yang ambruk hampir menjadi catatan harian. Guru-guru kita kini juga bukan lagi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, melainkan pahlawan tak berharga. Sering kita jumpai beberapa penguasa daerah yang lebih memperhatikan gaji anggota dewan ketimbang kesejahteraan guru.

Gaji guru selalu berada pada urutan yang paling buncit. Mereka tertindas oleh struktur sosial politik yang belum berpihak pada hak-hak mereka sebagai, meminjam istilah Yudi Latief (2009), “bangsawan pikiran”.

Dilema antara peningkatan kualitas dengan pemerataan kesempatan belajar juga acap kali menggiring pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat. Sebut saja tentang karut-marutnya pelaksanaan UN. Tampak sekali di satu sisi pemerintah ingin menjadikan UN sebagai barometer kualitas pendidikan nasional.

Di sisi lain, pola yang ditempuh justru mengabaikan berbagai potensi siswa yang notabene sangat khas dan beragam. Orientasi pendidikan masih didominasi tradisi kognitif dan berkiblat pada standardisasi yang dibuat untuk tujuan teknokrasi.

Alih-alih memerdekakan, pendidikan semacam itu justru membelenggu bakat (talent), perasaan (feeling), nilai-nilai (values), dan makna-makna subjektif yang dimiliki siswa. Akibatnya, siswa terpenjara hingga menjadi terasing dari diri dan realitasnya.

Pendek kata, pendidikan sejauh ini belum menjadi sarana liberasi, yakni sebuah proses kerja kreatif dan responsif untuk memerdekakan dan memberdayakan anak-anak bangsa. Di dalamnya belum terbuka ruang seluas-luasnya bagi liberasi yang melahirkan sikap dan mental siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa merdeka.

Sebaliknya, out put pendidikan selama ini hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin berjiwa kerdil, tidak responsif, dan bermental inlander yang menghamba pada kepentingan kelas berkuasa, yakni para kapitalis dan imperialis modern.

Sebuah kelas yang kini mengendalikan gagasan untuk memaksa secara samar agar siapa pun berkiblat pada selera pasar yang bercorak materialistis, pragmatis, hedonis, konsumtif, apolitis, sensual, dan fatalis.

Liberatif dan Emansipatif
Kini, apresiasi terhadap Hardiknas tidak hanya seremoni. Spirit Hardiknas harus ditangkap dan diwujudkan untuk membangun pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan. Kultur keberaksaraan (literasi), yang menjadi penyebab kemenangan Jepang atas Rusia dalam sejarah, harus menjadi pemantik bagi penguasa di zaman ini untuk memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Demikian pula kerja pendidikan tidak hanya menjadikan anak bangsa sebatas homo (manusia), tetapi harus menjadi “homo yang human”, yakni menjadi manusia seutuhnya (purnawan) yang berkebudayaan dan berkeadaban. Untuk itulah pendidikan harus menyapa keseluruhan dan keutuhan pribadi siswa demi menumbuhkan kuriositas intelektual, kematangan emosional, dan kejernihan spiritual.

Pengembangan potensi intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas ini harus menjadi agenda utama dalam pendidikan. Potensi mind dan brain harus dioptimalkan semaksimal mungkin agar anak bangsa mampu meraih prestasi peradaban. Untuk itu, prasyarat yang tidak boleh ditawar adalah sifat pendidikan harus emansipatif dan liberatif.

Pendidikan harus menjadi alat pembebasan dari kebodohan, teror kekerasan, dan penindasan dalam berbagai bentuknya yang dapat membonsai perkembangan pertumbuhan manusia. Singkatnya, pendidikan harus mengantarkan manusia menjadi pribadi yang merdeka dan senantiasa tumbuh dan berkembang.

Jika agenda ini menjadi bagian integral dalam pendidikan, peningkatan harkat kemanusiaan akan tercapai. Dengan spirit pendidikan yang memerdekakan ini, niscaya anak bangsa akan mampu mentransformasi diri menjadi manusia-manusia yang berjiwa merdeka sehingga mampu menjalankan perbuatan utama bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

*Penulis adalah pengajar di MTs N Model Sumberlawang, Sragen.

Sumber : Sinar Harapan

Ruang Pustaka

Suara Guru

Artikel Lainnya »

Biologi

Fisika

Ekstrakurikuler

Mikrobiologi

OLimpiade Sains Nasional

 
Created by : Creating Website
Copyright © 2013 - 2014. Kelas Sains - All Rights Reserved
Template Modify by Belajar Biologi
Proudly powered by Blogger